GORONTALO – Seorang ibu dengan bayi berisiko stunting harus mendatangi enam instansi berbeda untuk satu urusan: kesehatan anaknya. Kasus itu dibedah di hadapan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik dalam Kuliah Umum Pascasarjana Universitas Bina Taruna Gorontalo (UNBITA), Sabtu (26/9/2026). Kuliah umum mengusung tema Kepemimpinan Sektor Publik yang Agile dan Menggerakkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pelayanan yang Responsif dan Berintegritas.
Rektor UNBITA, Dr. Ellys Rachman, S.Sos., M.Si, mengatakan kasus tersebut sengaja dipilih sebagai pintu masuk karena dekat dengan keseharian mahasiswa. "Mahasiswa pascasarjana kami banyak yang bekerja di instansi pemerintah. Mereka perlu melihat bahwa masalah warga tidak pernah datang dengan label dinas atau bidang," ujarnya.
Pandangan itu dipertegas Kepala LLDIKTI Wilayah XVI, Dr. Munawir Sadzali Razak, S.IP., M.A., selaku pemateri. Menurutnya, bagi pemerintah kasus itu berarti enam instansi, enam program, enam anggaran, dan enam indikator, sementara bagi warga hanya satu masalah kehidupan. "Struktur pemerintah bersifat vertikal, tetapi masalah masyarakat bersifat horizontal dan melampaui kewenangan satu instansi," kata Munawir.
Ellys menilai kesenjangan itu menuntut pemimpin yang tidak berhenti pada cara kerja lama. Ia menyebut perguruan tinggi punya tanggung jawab menyiapkan lulusan yang siap bekerja di tengah persoalan yang tidak punya jawaban baku. "Kampus tidak cukup mengajarkan prosedur. Kami ingin lulusan yang mampu membaca situasi dan berani mengambil langkah," tuturnya.
Munawir lalu meluruskan salah kaprah soal istilah agile yang kerap dipahami sebagai bergerak serba cepat. Ia menegaskan agile bukan berarti bebas aturan atau sekadar digitalisasi. "Kecepatan tanpa pembelajaran hanyalah kegagalan yang lebih cepat. Tujuan akhirnya adalah layanan yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya. Ia memaparkan tiga kapabilitas pemimpin agile yang diadaptasi dari kerangka Doz dan Kosonen: peka membaca perubahan, mampu menyatukan arah, dan lincah menggerakkan sumber daya.
Menurut Ellys, pemaparan itu relevan dengan tantangan birokrasi daerah. Ia mengakui banyak organisasi cenderung memperlakukan persoalan yang kompleks seperti persoalan teknis yang cukup dijawab dengan SOP. "Kalau persoalannya menyangkut perilaku dan kepercayaan publik, SOP saja tidak cukup. Dibutuhkan kepemimpinan," katanya.
Munawir menjelaskan pembedaan itu sebagai masalah teknis dan tantangan adaptif. Masalah teknis punya solusi yang sudah diketahui, sedangkan tantangan adaptif menuntut perubahan cara berpikir dan bekerja banyak pihak. Ia mencontohkan pengurangan stunting lewat kolaborasi lintas sektor dan upaya meningkatkan kepercayaan publik. "Pemimpin yang efektif tahu kapan harus memberi jawaban, dan kapan harus mengajukan pertanyaan yang tepat," ujarnya.
Soal kolaborasi, Ellys mengingatkan bahwa rapat koordinasi tidak otomatis menghasilkan dampak. Ia berharap mahasiswa mampu membedakan antara sekadar berbagi informasi dan bekerja untuk hasil yang sama. "Kalau setiap instansi hanya mengamankan programnya sendiri, warga tetap berputar dari satu pintu ke pintu lain," tegasnya.
Munawir menyebut tiga tingkatan: koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi. Hanya pada tingkat terakhir, para pihak berbagi risiko dan menciptakan nilai bersama. Ia mengajak peserta bergeser dari ego-sistem menuju ekosistem. "Jangan mulai dengan 'apa program instansi saya?'. Mulailah dengan 'public outcome apa yang ingin kita hasilkan?'," ucapnya. Ia menambahkan, dalam organisasi pemimpin dapat memakai kewenangan, sedangkan dalam ekosistem pemimpin harus membangun pengaruh.
Ellys menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan arah Pascasarjana UNBITA yang mendorong mahasiswa menjadikan persoalan di daerahnya sebagai bahan kajian. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas menjadi bagian dari proses belajar. "Persoalan Gorontalo harus bisa dijawab oleh orang Gorontalo yang dibekali ilmu yang tepat," katanya.
Untuk menunjukkan bahwa gagasan tersebut bisa diterapkan, Munawir mengangkat dua studi kasus dalam negeri. Pertama SP4N-LAPOR! yang menerapkan prinsip no wrong door, sehingga warga tidak perlu memahami struktur birokrasi untuk mengadukan keluhan. Kedua INA Digital yang menyatukan layanan pemerintah yang sebelumnya terpisah-pisah. Ia juga menampilkan LifeSG di Singapura dan GOV.UK di Inggris sebagai pembanding. "Layanan publik terbaik berangkat dari kehidupan nyata manusia, bukan dari struktur organisasi pemerintah," ujarnya.
Ellys berharap kuliah umum ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Ia ingin mahasiswa membawa pulang pertanyaan yang diajukan pemateri tentang siapa aktor kunci di luar organisasi mereka dan langkah apa yang bisa dimulai dalam tiga hingga enam bulan ke depan. "Kalau dari ruangan ini lahir satu kolaborasi nyata di instansi masing-masing, itu sudah sangat berarti," katanya.
Di penghujung materi, Munawir menekankan bahwa kecepatan harus berjalan beriringan dengan integritas. "Agility tanpa integritas akan kehilangan kepercayaan. Integritas membuat perubahan berdampak jangka panjang," pungkasnya.
